KPK Tetapkan Lagi 7 Tersangka Kasus Suap Pinjaman Daerah Lampung Tengah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lagi tujuh orang tersangka dalam pengembangan perkara dugaan suap kepada Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Kabupaten Lampung Tengah TA 2018.

Dalam perkara pertama, KPK menetapkan MUS (Bupati Lampung Tengah periode 2016 – 2021) sebagai tersangka. MUS diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah TA 2018 dan penerimaan-penerimaan hadiah atau janji lainnya dari calon rekanan proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah. KPK menyangkakan MUS melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP.

Pada perkara kedua, KPK menetapkan BW (Pemilik PT. SN) dan SS (Pemilik PT. PAY) yang merupakan rekanan di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka. BW dan SS diduga melakukan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait dengan pengadan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018. KPK menyangkakan BW dan SS melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan dalam perkara ketiga, KPK menetapkan 4 orang unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka, yaitu AJ (Ketua DPRD Kab Lampung Tengah periode 2014 – 2019), BUN (Anggota DPRD Kab Lampung Tengah periode 2014 – 2019), RZ (Anggota DPRD Kab Lampung Tengah periode 2014 – 2019), dan ZAI (Anggota DPRD Kab Lampung Tengah periode 2014 – 2019).

Keempat tersangka diduga secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018

KPK menyangkakan keempat tersangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.