Implikasi Kodifikasi RKUHP


Suka
1 suka    5 unduhan    937 dilihat

Sejak pertama kali diinisiasi berdasarkan resolusi seminar hukum nasional tahun 1963, proyek perumusan rancangan kitab undang-undang hukum pidana (rkuhp) terus dilaksanakan hingga hari ini. Pada perkembangan perumusannya muncul ide dari para perumus untuk memasukkan pengaturan tindak pidana khusus ke dalam rkuhp. Dalam bab tindak pidana khusus buku kedua RKUHP dimasukkan beberapa tindak pidana khusus yang sebelumnya diatur dalam undang-undang di luar KUHP, antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana berat hak asasi manusia (ham), tindak pidana pencucian uang, tindak pidana lingkungan hidup, serta tindak pidana narkotika dan psikotropika.

Dimasukkannya sebagian tindak pidana dalam undang-undang pidana khusus ke dalam RKUHP membuat salah satu tujuan kodifikasi, yaitu penyatuan semua ketentuan hukum pidana ke dalam satu kitab undang-undang menjadi tidak terpenuhi, karena suatu tindak pidana khusus diatur dalam dua undang-undang yang berbeda. Integrasi tindak pidana khusus ke dalam rkuhp mengakibatkan hilangnya ketentuan pidana bersifat khusus (lex specialis) yang telah ada dalam undang-undang masing-masing tindak pidana khusus tersebut.

 


Dipublikasikan pada 5 Juni 2018

Silahkan login untuk komentar.

Playlist

  • Anak
  • Berita
  • Bincang
  • Iklan Layanan Masyarakat
  • Indonesia Kita
  • Laporan Khas
  • Ragam
  • Bincang Kanal
  • Kanal Anak
  • Kanal Gesik
  • Kanal Hukum
  • Kanal Kolega
  • Kanal Kustik
  • Kanal Narasi
  • Klinik Gratifikasi
  • Klinik LHKPN
  • Musik
  • PSA & Insert
  • Sandiwara Radio
  • Tahukah Anda